penanaman modal

PENANAMAN MODAL
Investor Timteng Butuh Jaminan Investasi

Sabtu, 13 Maret 2010

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah diingatkan untuk menyiapkan fasilitas pembiayaan yang memadai, seperti perbankan syariah, untuk melayani investor Timur Tengah yang akan merealisasikan investasinya di Indonesia.

Demikian dikatakan Director General Islamic Research and Training Institute IDB Bambang PS Brodjonegoro dalam perbincangan dengan wartawan di Jakarta, kemarin. Ini juga terkait dengan karakteristik investor dari Timur Tengah yang memprioritaskan jaminan keamanan dalam berinvestasi.

"Karakter investor Timur Tengah yang menginginkan jaminan dan iklim investasi kondusif sangat menentukan realisasi investasi dari Timur Tengah," katanya.

Menurut dia, investor Timur Tengah hanya akan mencari negara-negara yang telah memberlakukan sistem pembiayaan syariah (Islamic Finance) secara efektif. Sedikit sekali investor Timteng yang mau mengambil risiko besar. "Investasi dari Timteng ini akan sulit terealisasi apabila pemerintah tidak memahami kebutuhan investor. Apalagi untuk investasi ke sektor riil," tutur Bambang.

Bambang lantas memberi contoh Jepang dan negara-negara di Eropa sebagai tempat yang dianggap aman untuk berinvestasi. Untuk itu, negara-negara di Eropa atau Jepang harus diwaspadai sebagai pelarian investasi dari Timteng.

Namun, mengacu pada kondisi saat ini, satu hal yang belum dimiliki Eropa atau Jepang, yakni layanan perbankan syariah sesuai dengan keinginan investor dari Timur Tengah. Masalah ini bisa berpengaruh meski iklim investasi di Eropa dan Jepang lebih menjanjikan dan menarik serta kondusif bagi investor asal Timteng.

"Jadi, bila di Jepang atau Eropa nanti ada bank syariah, maka bisa dipastikan investor Timteng yang kaya ini akan membeli saham perusahaan di Jepang atau negara-negara di Eropa. Karena itu, bank-bank syariah kita harus siap. Selain itu, iklim investasi juga lebih diperhatikan, seperti masalah kepastian hukum dan lainnya," ujarnya.

Pemerintah sendiri harus menentukan langkah untuk menarik investor Timteng. "Apakah kita perlu dana dari Timteng atau tidak. Kalau mau, maka harus membenahi pembiayaan syariah dan iklim investasinya," tutur Bambang.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Harry Azhar Azis meminta pemerintah, khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk memahami keinginan investor Timteng sehingga bisa merealisasikan investasinya. "Bisa saja investor Timteng itu menyatakan minatnya berinvestasi di Indonesia. Namun, sepanjang persyaratan belum terpenuhi, maka akan sulit terealisasi," katanya.

Harry mencontohkan, investasi wisata terpadu di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebelumnya dipastikan akan digarap oleh Emaar, namun hingga kini tertunda.

Sebelumnya, BPKM bahkan kelihatan mencari pengganti Emaar, tapi belum berhasil, dan ternyata BKPM kembali membuka pintu bagi Emaar untuk menggarap investasi yang ditunda itu. "Karena itu, pemerintah harus mencermati setiap investasi dari Timteng berdasarkan pengalaman yang ada,"